Afghanistan Telecom Regulatory Authority (ATRA), yang merupakan otoritas pengaturan telekomunikasi di negara tersebut, hari ini mengumumkan telah memutuskan untuk sementara melarang “game online PUBG”, keputusan ini diambil setelah dilakukan penilaian yang komprehensif.
ATRA mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan berbagai kementerian seperti urusan agama, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta komunikasi dan sains. Selain itu, dilibatkan juga psikolog, orang tua, kepala sekolah, perusahaan telekomunikasi, aktivis sipil, dan gamer PUBG sebelum laporan keputusan diberikan ke badan otoritas.
“Keputusan untuk memblokir game ini untuk sementara diambil dengan mempertimbangkan sisi sosial dan keamanan,” kata Plt Ketua ATRA, Omar Mansoor Ansari. “Saat ini ATRA melanjutkan penyelidikan dan konsultasi untuk mencari solusi permanen.”
- PUBG Mobile jadi game seluler berpenghasilan terbesar di tahun 2020
- Ini hadiah untuk seluruh player PUBG Mobile
Dewan ATRA telah menginstruksikan otoritas regulasi untuk mengembangkan “kebijakan dan prosedur khusus” untuk mengatur “pasar industri game” dan sekaligus menerapkan larangan sementara pada PUBG.
Dewan juga mengatakan untuk mengidentifikasi game apa pun di negara itu yang mungkin memiliki “dampak negatif” pada anak-anak dan remaja. Mereka lanjut menambahkan bahwa mereka ingin memberikan dukungan untuk mengembangkan game yang “sesuai dengan Afganistan dan sosial budaya, serta nilai-nilai agama.”
Meskipun rilis pers tidak menyebutkan secara pasti, larangan tersebut kemungkinan berlaku untuk PUBG Mobile dan PUBG Mobile Lite.
Afghanistan sekarang bergabung dengan daftar negara yang telah melarang PUBG. Ini termasuk Nepal, Irak, Yordania, Pakistan, dan India. Jordan mengatakan permainan itu memiliki “efek negatif” pada para pemain, sementara Irak menyebutnya “berbahaya bagi masyarakat”, yang menimbulkan “potensi ancaman keamanan nasional”.
India adalah negara terbaru yang melarang PUBG Mobile. Kementerian elektronik dan TI (MeitY) negara tersebut menuduh bahwa game tersebut mengambil data pengguna dengan cara yang tidak sah lalu dikirim ke server di luar India.
